Network
Ponorogo Terkini – Wacana pemerintah yang berencana menaikkan PPN, menetapkan PPN sembako, pendidikan, alat-alat kesehatan dan mencabut subsidi 15,2 juta pelanggan listrik menuai banyak komentar.
Salah satunya dari Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan.
Syarief Hasan mempertanyakan tentang kebijakan-kebijakan Pemerintah yang dirasa kontraproduktif di masa Pandemi Covid-19.
"Pemerintah membuat kebijakan pemulihan ekonomi tetapi menaikkan PPN yang dapat berimbas pada kenaikan harga-harga sembako di masyarakat.", ungkap Syarief Hasan.
Dilansir dari laman resmi MRP RI, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut menilai, kenaikan tarif PPN ini akan berdampak pada kenaikan harga barang-barang dari tarif awal.
"Kenaikan tarif PPN ini akan menimbulkan effect price inflation atau kenaikan harga-harga barang, khususnya sembilan bahan pokok yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.", ungkap Syarief Hasan.
Syarief Hasan mengungkapkan, kenaikan harga barang-barang ini tentu akan berefek pada penurunan daya beli masyarakat.
"Ketika harga barang naik yang disebabkan oleh tarif PPN maka akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan melemahkan sisi konsumsinya.", ungkap Syarief Hasan.
Baca Juga: Graha Wisata TMII Siap Tampung OTG dari Wilayah Jakarta, Sudah Terisi 14 Pasien
Syarief Hasan menilai, rencana penetapan PPN jasa pendidikan serta alat-alat kesehatan tidak menunjukkan keberpihakan kepada Rakyat.
Lebih jauh lagi Syarief Hasan menyoroti rencana PLN yang akan mencabut subsidi 15,2 juta pengguna listrik.
Hal ini disinyalir akan makin mempersulit proses pemulihan ekonomi nasional.
"Tentu, akan sangat sulit melakukan pemulihan ekonomi nasional karena daya beli masyarakat menjadi semakin lemah. Covid-19 yang menimbulkan PHK dan peningkatan angka kemiskinan semakin diperparah dengan kenaikan PPN dan dicabutnya subsidi listrik ini,” tegas Syarief Hasan
“Kondisi ini semua membuat Rakyat semakin tidak berdaya akibat semakin menurunnya daya beli Rakyat. "ImbuhnyaSyarief Hasan.
Ia dengan tegas menyatakan agar Pemerintah mengkaji ulang kebijakan ini.
Baca Juga: Saham Coca Coca Anjlok, Imbas Cristiano Ronaldo Geser Botol Saat Konferensi Pers
"Pemerintah harus mengkaji ulang rencana kenaikan tarif PPN, juga melakukan penundanaan semua kenaikan PPN tersebut, bahkan seharusnya menurunkan PPN hingga ekonomi kembali pulih.” Ungkapnya
Juga memastikan tidak ada pencabutan subsidi listrik yang seharusnya membantu masyarakat kecil termasuk UMKM." Tutup Syarief Hasan.***
Artikel Rekomendasi