Network
Ponorogo Terkini – Amerika Serikat (AS) akan mendesak sekutunya yang tergabung dalam kelompok G7 untuk meningkatkan tekanan terhadap China.
Hal ini terkait adanya dugaan kerja paksa di provinsi Xinjiang, rumah bagi minoritas Muslim Uighur, seperti yang diinformasikan oleh seorang pejabat tinggi Gedung Putih pada hari Jumat, 23 April 2021.
Langkah ini diperkirakan akan dilakukan Presiden AS, Joe Biden saat menghadiri pertemuan negara-negara maju G7 secara langsung di Inggris pada bulan Juni.
Baca Juga: India di Pusaran COVID-19, 1 Orang Meninggal Setiap 5 Menit
Diperkirakan Presiden AS akan fokus membahas persaingan strategis antara negara demokrasi dengan negara-negara otokratis, khususnya China.
Gedung Putih mengatakan pertemuan KTT G7 di Cornwall, Inggris pada 11-13 Juni mendatang akan menjadi salah satu perjalanan luar negeri pertama Biden sejak menjabat.
Wakil Penasihat Keamanan Nasional untuk Biden dan Wakil Direktur Dewan Ekonomi Nasional, Daleep Singh mengatakan pertemuan G7 di Cornwall akan fokus pada keamanan kesehatan, tanggapan ekonomi yang disinkronkan terhadap pandemi COVID-19, tindakan nyata terhadap perubahan iklim, dan peningkatan berbagi nilai-nilai demokrasi di G7.
Baca Juga: Gandeng Cristian Gonzales, Diam-diam RANS Cilegon FC Himpun Kekuatan Baru
"Mereka adalah sekutu yang berpikiran sama, dan kami ingin mengambil tindakan nyata dan konkret yang menunjukkan kesediaan kami untuk berkoordinasi pada ekonomi non-pasar, seperti China," ujar Singh, yang membantu mengoordinasikan pertemuan tersebut.
"Tantangan G7 adalah untuk menunjukkan bahwa masyarakat terbuka, masyarakat demokratis masih memiliki peluang terbaik untuk memecahkan masalah terbesar di dunia kita, dan bahwa otokrasi top-down bukanlah jalan terbaik," katanya.
Singh mengatakan Washington telah mengambil tindakan keras terhadap China atas pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, tetapi akan berusaha memperluas tekanan ini lewat upaya menggandeng sekutu G7.
Detail pembicaraan masih dipersiapkan, tetapi KTT menawarkan kesempatan bagi sekutu AS untuk menunjukkan solidaritas mengenai masalah tersebut.
"Kami telah memperjelas pandangan kami bahwa konsumen kami berhak mengetahui kapan barang yang mereka impor dibuat dengan kerja paksa," ungkap Singh.
"Nilai-nilai kita perlu ditanamkan dalam hubungan perdagangan kita. Untuk meningkatkan nilai-nilai kita bersama, sebagai negara demokrasi dan, dan itu pasti berlaku untuk apa yang terjadi di Xinjiang," lanjutnya.
Setidaknya sudah ada sanksi bersama Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan Kanada terhadap pejabat China yang dituduh melakukan pelanggaran terhadap minoritas Muslim Uighur di provinsi Xinjiang pada bulan lalu.
Sementara itu, China menyangkal semua tuduhan pelecehan dan telah menanggapi dengan tindakan hukumannya sendiri terhadap UE.
Aktivis dan pakar hak asasi PBB juga mengatakan setidaknya 1 juta Muslim telah ditahan di kamp-kamp Xinjiang. Para aktivis dan beberapa politisi Barat menuduh China menggunakan penyiksaan, kerja paksa, dan sterilisasi.
Sebaliknya, China membantah bahwa kamp-kamp tersebut disediakan untuk pelatihan kejuruan dan dibutuhkan untuk melawan ekstremisme.***
Artikel Rekomendasi