Ponorogo Terkini – Hingga saat ini Indonesia belum juga mendapatkan kepastian mengenai berapa sebenarnya jumlah kuota haji, padahal keberangkatan jemaah haji 2021 semakin dekat.
Dilansir dari website resmi DPR RI, hal tersebut sebenarnya disebabkan oleh WHO yang hingga kini belum mengakui sertifikasi vaksin Covid-19 Sinovac.
Maka dari itu, Nusron Wahid selaku Anggota Komisi VI DPR RI meminta pemerintah untuk secepat mungkin bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sertifikasi ini.
Baca Juga: Masyarakat Masih Takut Vaksinasi, Komisi VI DPR RI: Pemerintah Harus Kreatif
Nusron Wahid mengungkapkan hal tersebut pada Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan antara Komisi VI DPR RI dengan Holding BUMN Farmasi pada Selasa, 25 Mei 2021 kemarin, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Menurut pendapat Nusron Wahid optimalisasi harus segera dilakukan oleh Bio Farma dkk dengan pemerintah agar bisa sesegera mungkin untuk menegosiasikan mengenai sertifikasi Vaksin Covid-19 Sinovac di tingkat internasional.
Pasalnya yang menjadi taruhannya adalah eksistensi dari perusahaan pelat merah ini.
“Nah karena itu, karena ini masih ada waktu, saran dan pendapat saya, menurut saya sudah baik Bio Farma leading menjadi komandan dalam vaksinasi nasional,” ungkap Nusron
Baca Juga: Pasca 2 Tahun Pacari Yoona SNSD, Lee Seung Gi Sudah Gandeng Lee Da In Selama 1 Tahun
"Namun, kalau perkara ini tidak diselesaikan dengan baik, ini akan menjadi tsunami. Dan prestasi Bio Farma selama menangani vaksinasi hilang begitu saja.” tambahnya.
Nusron Wahid mengungkapkan jika pemerintah Indonesia tidak mampu dalam melakukan negosiasi terkait dengan sertifikasi vaksin Covid-19 Sinovac, ia khawatir 40 ribu calon jemaah Haji gagal diberangkatkan pada tahun ini.
Ia juga menambahkan bahwa eskalasi isu ini akan meluas sehingga dapat menimbulkan kegaduhan yang besar.
“Nanti isunya akan bergeser, untuk apa negara spend uang sebanyak itu terus ujung-ujungnya tidak diakui di dalam dunia internasional,” tuturnya.
Menyelamatkan 100 persen juga tidak, diakui juga tidak. Sementara uangnya pasti keluar banyak. Sekali lagi ini menjadi isu yang sangat krusial yang harus segera diselesaikan pemerintah,” tutupnya.***