Network
Ponorogo Terkini – Sejak dulu, salah satu kendala dari Bantuan Sosial (bansos) yang diberikan oleh pemerintah adalah data yang bertumpukan, bantuan sosial ganda, bahkan bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan target sasaran.
Dilansir dari website resmi DPR RI, Nur Azizah Tamhid selaku anggota Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) agar dapat segera membenahi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menurut penilaian dari Nur Azizah Tamhid selama ini DTKS seakan bertumpukan atau tumpang tindih.
Dengan adanya pembenahan data, maka diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam hal penyaluran bansos dan berbagai bantuan lain yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat.
Nur Azizah Tamhid juga menjelaskan bahwa sebenarnya, ada berbagai faktor yang menjadi penyebab permasalahan data tersebut. Salah satunya anggaran yang belum memadai untuk melakukan verifikasi dan validasi data.
Hal lain yang diungkapkan oleh Nur Azizah Tamhid adalah anggaran untuk melakukan verifikasi dan validasi data yang cukup sering tidak menghitung mengenai medan jarak si penerima manfaat.
Hal tersebut juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pendataan validasi DTKS. Selain itu, honor untuk petugas yang melakukan pendataan dan verifikasi dinilai belum memadai.
Baca Juga: Tax Amnesty Jilid II Tuai Polemik, Anggota Komisi XI DPR RI Beri Saran Pemerintah
Artikel Rekomendasi