Network
Ponorogo Terkini - Pemerintah India meminta platform media sosial Twitter untuk menghapus lusinan cuitan, termasuk beberapa diantaranya diunggah oleh anggota parlemen lokal.
Kritikan ditujukan terkait penanganan wabah virus corona di negeri Bollywood akibat laporan konfirmasi kasus harian COVID-19 kembali mencapai rekor dunia.
“Pemerintah membuat perintah darurat untuk menyensor cuitan pengguna Twitter,” ungkap raksasa media sosial ini di database Lumen, sebuah proyek Universitas Harvard.
Baca Juga: Rencana Pajak Presiden AS ‘Guncang’ Pasar Kripto Dunia
Setelah adanya permintaan hukum oleh pemerintah India, Twitter pun meresponnya dengan menahan beberapa tweet seperti yang disampaikan seorang juru bicara perusahaan kepada Reuters, Sabtu, 24 April 2021.
Lumen mengungkap dalam permintaan hukum pemerintah India pada 23 April, ada 21 tweet diajukan untuk dihapus.
Diantaranya unggahan dari seorang anggota parlemen bernama Revnath Reddy, seorang menteri di negara bagian Benggala Barat bernama Moloy Ghatak dan seorang pembuat film bernama Avinash Das.
Baca Juga: India di Pusaran COVID-19, 1 Orang Meninggal Setiap 5 Menit
Undang-undang yang dikutip dalam permintaan pemerintah adalah Undang-Undang Teknologi Informasi tahun 2000.
Artikel Rekomendasi