Network
Ponorogo Terkini - Pemerintah India meminta platform media sosial Twitter untuk menghapus lusinan cuitan, termasuk beberapa diantaranya diunggah oleh anggota parlemen lokal.
Kritikan ditujukan terkait penanganan wabah virus corona di negeri Bollywood akibat laporan konfirmasi kasus harian COVID-19 kembali mencapai rekor dunia.
“Pemerintah membuat perintah darurat untuk menyensor cuitan pengguna Twitter,” ungkap raksasa media sosial ini di database Lumen, sebuah proyek Universitas Harvard.
Baca Juga: Rencana Pajak Presiden AS ‘Guncang’ Pasar Kripto Dunia
Setelah adanya permintaan hukum oleh pemerintah India, Twitter pun meresponnya dengan menahan beberapa tweet seperti yang disampaikan seorang juru bicara perusahaan kepada Reuters, Sabtu, 24 April 2021.
Lumen mengungkap dalam permintaan hukum pemerintah India pada 23 April, ada 21 tweet diajukan untuk dihapus.
Diantaranya unggahan dari seorang anggota parlemen bernama Revnath Reddy, seorang menteri di negara bagian Benggala Barat bernama Moloy Ghatak dan seorang pembuat film bernama Avinash Das.
Baca Juga: India di Pusaran COVID-19, 1 Orang Meninggal Setiap 5 Menit
Undang-undang yang dikutip dalam permintaan pemerintah adalah Undang-Undang Teknologi Informasi tahun 2000.
"Saat kami menerima permintaan hukum yang sah, kami meninjaunya berdasarkan Peraturan Twitter dan hukum setempat," kata juru bicara Twitter dalam pernyataan yang dikirim melalui email.
"Jika konten melanggar aturan Twitter, konten tersebut akan dihapus dari layanan. Jika ditetapkan sebagai ilegal di yurisdiksi tertentu, tetapi tidak melanggar Aturan Twitter, kami dapat menahan akses ke konten tersebut hanya di India," paparnya.
Menurut lansiran Reuters, juru bicara tersebut mengonfirmasi bahwa Twitter telah memberi tahu pemegang akun secara langsung tentang penahanan konten mereka.
Twitter juga menyampaikan kepada penggunanya bila kebijakan ini sejalan dengan perintah hukum yang berkaitan dengan tweet mereka.
Baca Juga: Kasus COVID-19 Meroket, Kemenhumkam Larang Warga India Menapakkan Kaki ke Indonesia
Sementara situs berita teknologi TechCrunch menyatakan, Twitter bukan satu-satunya platform yang terpengaruh oleh permintaan dari pemerintah India.
Seperti diketahui saat ini, India tengah didera ‘tsunami’ COVID-19 dan mencatat rekor dunia atas konfirmasi kasus harian selama tiga hari berturut-turut.
Rumah sakit di negara ini telah kewalahan menghadapi minimnya pasokan oksigen karena infeksi virus corona telah melonjak, melebihi yang terjadi di negara mana pun.
Bahkan gelombang pandemi COVID-19 yang menghantam India menyebabkan satu kematian hanya dalam waktu kurang dari setiap empat menit di ibu kota Delhi.
Jumlah kasus penyakit akibat virus corona di India naik 346.786, kata Kementerian Kesehatan pada Sabtu, 24 April 2021, sehingga akumulasinya kini menjadi 16,6 juta kasus.
Sementara jumlah kematian COVID-19 naik 2.624, menjadi total 189.544.
Pakar kesehatan mengatakan India menjadi terlena di musim dingin, ketika kasus baru berjalan sekitar 10.000 per hari dan tampaknya terkendali.
Pihak berwenang sempat mencabut pembatasan, dimulainya kembali pertemuan besar, termasuk festival besar keagamaan, dan aktivitas politik untuk pemilihan lokal.***
Artikel Rekomendasi