Network
Ponorogo Terkini – Keputusan pemerintah Bangladesh menghapus pembatasan paspor elektroniknya mencuri perhatian masyarakat. Sebelumnya, Bangladesh melarang warganya mengunjungi Israel.
Atas dilonggarnya pembatasan tersebut, memicu spekulasi bahwa Bangladesh mungkin ingin menormalisasi hubungan dengan Israel.
Langkah untuk menghapus klausul (kecuali Israel) dari paspor elektroniknya telah mengejutkan orang-orang di tersebut. Banyak yang mempertanyakan keputusan pemerintah Bangladesh menyusul kematian ratusan warga Palestina dalam pemboman Israel di Jalur Gaza.
Baca Juga: Ambulans Berisi Jenazah Alami Laka Lantas di Brebes, 4 Penumpang Meninggal Dunia
Dilansir dari Al Jazeera, Paspor Bangladesh yang lama sebelum adanya penghapusan klausul memiliki kalimat: "Paspor ini berlaku untuk semua negara di dunia kecuali Israel".
Enam bulan lalu, ketika Banglades meluncurkan e-paspor barunya, frasa "kecuali Israel" telah dihapus tanpa pengumuman publik.
Bangladesh adalah negara pertama di Asia Selatan dan negara ke-119 di dunia yang memperkenalkan e-paspor. Informasi ini baru terungkap pada minggu lalu setelah Gilad Cohen, wakil direktur jenderal untuk Asia dan Pasifik di Kementerian Luar Negeri Israel, men-tweet bahwa Bangladesh telah mencabut larangan perjalanannya ke Israel.
"Kabar baik! Bangladesh telah menghapus larangan perjalanan ke Israel. Ini adalah langkah yang disambut baik dan saya menyerukan kepada pemerintah Bangladesh untuk bergerak maju dan membangun hubungan diplomatik dengan Israel sehingga rakyat kami dapat memperoleh manfaat dan kemakmuran, ”cuitnya.
Namun, pemerintah Bangladesh dengan keras membantah rencana untuk menjalin hubungan dengan Israel dan mengatakan posisinya terhadap Israel tetap sama.
Baca Juga: China dan Amerika Saling Lempar Argumen Terkait Penyelidikan Asal Usul Covid-19
AK Abdul Momen, menteri luar negeri negara itu, pada hari Rabu mengatakan saat konferensi pers bahwa Bangladesh belum mengubah posisinya terhadap Israel.
"Tak seorang pun dari Bangladesh dapat mengunjungi Israel" dan jika ada yang melakukannya, "tindakan hukum akan diambil terhadap orang itu," kata Abdul Momen.
Perubahan e-paspor baru itu hanya untuk menjaga standar internasional, kata Abdul Momen tanpa merinci lebih lanjut.
“Paspor hanyalah identitas dan tidak mencerminkan kebijakan luar negeri suatu negara. Kebijakan luar negeri Bangladesh tetap sama seperti pada masa Bangabandhu (bapak pendiri Sheikh Mujibur Rahman). Kami tidak mengakui Israel, "kata menteri itu.***
Artikel Rekomendasi