Network
Ponorogo Terkini - Deddy Yevri Hanteru Sitorus selaku anggota Komisi VI DPR RI mengungkapkan bahwa salah satu hambatan dalam menyukseskan program vaksinasi nasional adalah rasa takut yang masih menghantui masyarakat terkait dengan vaksinasi Covid-19.
Dilansir dari website resmi DPR RI, antara Komisi VI DPR RI dengan Holding BUMN Farmasi menghadiri Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPR RI hari Selasa, 25 Mei 2021 kemarin.
Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan bahwa ada beberapa informasi yang telah ia dapatkan di lapangan terkait dengan program vaksinasi. Ia berpendapat bahwa banyaknya berita yang simpang siur menyebabkan masyarakat masih ragu untuk divaksin.
Baca Juga: Pasca 2 Tahun Pacari Yoona SNSD, Lee Seung Gi Sudah Gandeng Lee Da In Selama 1 Tahun
“Dari informasi yang beredar, kan ada beberapa jenis vaksin yang masuk di kita. Ini kelebihan dan kelemahan masing-masing vaksin itu apa? Misalnya kita tahu kita banyak pakai Sinovac, orang banyak bilang Sinovac tidak efektif. Sinovac belum dapat WHO,” tutur Deddy.
“Di sisi lain orang dengar kalau pakai Pfizer atau moderna dan astrazeneca itu sudah ada korban jiwanya di negara lain,” ungkapnya.
Ada juga informasi mengenai ketidakdisiplinan petugas dalam melakukan vaksinasi, sehingga hal ini harus disikapi dengan segera oleh pemerintah.
Baca Juga: Risih Ditanya Soal Istri Ketiga Uje, Umi Pipik Hanya Fokus Cari Anak dari Istri Kedua
“Ini saya kira perlu edukasi yang jelas untuk masyarakat supaya tahu, saya kira biar juga jangan membingungkan masyarakat gitu. Pemerintah harus kreatif melakukan sosialisasi dan edukasi ke bawah, karena banyak Hoaks beredar di kalangan masyarakat,” ujarnya.
“Ini yang harus segera dilakukan secara massif untuk menyeimbangkan berita bohong di luar sana,” tambah Deddy.
Selain itu, Lamhot Sinaga selaku Anggota Komisi VI DPR RI juga meminta pemerintah untuk tidak melupakan pendistribusian vaksin.
Baca Juga: Kahi Bocorkan Reuni After School Lewat Media Sosial, Penggemar Tak Sabar Menanti
Ia juga menyarankan harus adanya sistem monitoring sehingga kasus kecolongan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu tidak terulang kembali.
“Tadi dikatakan Bio Farma Group itu mendistribusikan vaksin itu hanya sampai ke tingkat Kabupaten/ Kota dengan melibatkan sektor swasta,” tutur Lamhot Sinaga.
“Berarti perlu sistem monitoring yang dilakukan ketika mendistribusikan ini, misalnya dengan QR Code atau apa gitu. Jangan sampai ada yang memanfaatkan ini menjadi celah bisnis lalu kemudian vaksin itu adalah vaksin palsu.” tambahnya.
Lamhot Sinaga juga mengungkapkan bahwa dengan adanya sistem monitoring, maka pengawasan pendistribusian pun akan jauh lebih mudah.
“Sistem layanan yang bisa memonitor pergerakan dari seluruh vaksin ini yang 75 juta dan berikutnya penting guna meyakinkan kembali masyarakat,” tutupnya.***
Artikel Rekomendasi