Ponorogo Terkini – Bantuan Sosial atau Bansos hingga kini terus diberikan pemerintah, namun yang disayangkan adalah penyaluran bansos yang terdapat kendala dan seakan bertumpukan.
Dilansir dari website resmi DPR RI, bahkan Yandri Susanto selaku Ketua Komisi VIII DPR RI menilai bahwa ada banyak kelemahan yang dimiliki oleh Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Pada saat penyaluran bansos, dipastikan akan terjadi banyak kendala dan terjadi tumpang tindih bansos yang diberikan.
Baca Juga: Apa Itu Klorofil? Ketahui Manfaat dan Efek Sampingnya Bagi Tubuh
Hal tersebut terjadi karena DTKS yang terlebih dahulu ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dianggap kurang akurat jika untuk dijadikan sebagai dasar menyalurkan bansos ke masyarakat.
"Masalah data ini sudah lama Bu Menteri tetapi tidak selesai-selesai, tidak ada pembaruan,” ungkap Yandri Susanto pada saat Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini pada Senin, 24 Mei 2021 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Yandri Susanto yang juga merupakan Politisi Fraksi PAN juga memberikan contoh adanya masyarakat yang sebelumnya bisa dikatakan kurang mampu dalam hal ekonomi sekarang menjadi mampu.
Sebaliknya, ada juga yang sebelumnya mampu namun sekarang menjadi tidak mampu namun tidak dilakukan update.
Artikel Rekomendasi