Ponorogo Terkini – Apabila Benjamin Netanyahu bisa dilengserkan dari jabatan perdana menteri Israel oleh Partai Arab Bersatu atau Ra'am, maka partai tersebut akan menjadi partai Arab Israel pertama yang duduk dalam pemerintahan.
Sebelumya, delapan partai politik di Israel sepakat berkoalisi.
Mereka membentuk pemerintahan baru, untuk menjegal Netanyahu agar tak terpilih kembali.
“Ini adalah pertama kalinya sebuah partai Arab menjadi bagian dari proses pembentukan pemerintahan.” Ketua Umum Partai Ra'am, Mansour Abbas.
Baca Juga: 2 Produk Terbaru dari Samsung Siap Bertebaran di Pasar Indonesia, Lihat Saja Siapa yang Unggul
Kami tentu berharap itu berhasil dan pemerintahan akan bangkit setelah empat putaran pemilihan,” imbuhnya.
Dilansir dari Times of Israel, Ketua Umum Partai Yamina, Naftali Bennett, dan Ketua Umum Partai Yesh Atid, Yair Atid, akan menjabat sebagai PM secara bergantian.
Mansour Abbas mengatakan banyak rencana yang telah ia sepakati dengan oposisi lainnya, termasuk anggaran terkait masyarakat Arab Israel
"Yang memberikan solusi untuk masalah yang membara di masyarakat Arab, seperti perencanaan, krisis perumahan, dan tentu saja, memerangi kekerasan dan kejahatan terorganisir,” ucap dia.
Baca Juga: Politisi PDI Perjuangan Sebut Masalah yang Terjadi di Tubuh Garuda Merupakan Masalah Klasik
Ia berjanji bergabungnya partai Islam tersebut akan membawa banyak manfaat ke wilayah Negev di Israel selatan.
Ra'am mengatakan mereka menyetujui rencana anggaran yang ditawarkan koalisi oposisi.
Anggaran tersebut sebesar 53 miliar shekel Israel (NIS) atau Rp232 triliun untuk program-program yang menyasar masyarakat Arab.
Baca Juga: Indonesia Berhasil Imbangi Permainan Thailand dengan Skor 2-2
Selama beberapa dekade, partai-partai Arab Israel hampir selalu berada di luar proses pengambilan keputusan dalam politik Israel.
Partai-partai Yahudi menghindari mereka karena dianggap sebagai ekstremis.
Sementara mereka sendiri sering skeptis untuk bergabung dengan pemerintah Israel.
partai-partai Arab Israel ini mengklaim bahwa kelompok partai Yahudi memperlakukan mereka sebagai warga negara kelas dua dan menindas orang Palestina.***