PONOROGO TERKINI - Taliban menarik dari eselon dalam untuk mengisi pos-pos di pemerintahan baru Afghanistan.
Termasuk rekan pendiri kelompok militan Islam sebagai perdana menteri dan seorang buronan dalam daftar terorisme AS sebagai menteri dalam negeri.
Kekuatan dunia telah memberi tahu Taliban bahwa kunci perdamaian dan pembangunan adalah pemerintah inklusif yang akan mendukung janjinya untuk pendekatan yang lebih damai.
Baca Juga: Taliban Mengklaim Memenangkan dan Menguasai Kantong Perlawanan Terakhir di Panjshir
Menegakkan hak asasi manusia, setelah periode kekuasaan 1996-2001 sebelumnya yang ditandai dengan dendam berdarah dan penindasan terhadap perempuan.
Pemimpin tertinggi Taliban Haibatullah Akhundzada, dalam pernyataan publik pertamanya sejak perebutan ibu kota Kabul pada 15 Agustus 2021 oleh pemberontak.
Mengatakan bahwa Taliban berkomitmen pada semua hukum internasional, perjanjian dan komitmen yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Baca Juga: Cek Fakta - Benarkah Taliban Gantung Seorang Pria dari Helikopter?
Nama-nama yang diumumkan untuk pemerintahan baru, tiga minggu setelah Taliban meraih kemenangan militer ketika pasukan asing pimpinan AS mundur dan pemerintah lemah yang didukung Barat runtuh.
Amerika Serikat mengatakan prihatin dengan rekam jejak beberapa anggota Kabinet dan mencatat bahwa tidak ada perempuan yang dimasukkan.
ketika pemerintah baru diumumkan, sekelompok wanita Afghanistan di jalan Kabul berlindung setelah orang-orang bersenjata Taliban menembak ke udara untuk membubarkan ratusan pengunjuk rasa.
Terakhir kali Taliban memerintah Afghanistan, anak perempuan tidak bisa bersekolah dan perempuan dilarang bekerja dan bersekolah.
Polisi agama akan mencambuk siapa pun yang melanggar aturan dan eksekusi publik dilakukan.
Taliban telah mendesak warga Afghanistan untuk bersabar dan berjanji untuk lebih toleran kali ini sebuah komitmen yang akan diteliti oleh banyak warga Afghanistan dan kekuatan asing sebagai syarat untuk bantuan dan investasi yang sangat dibutuhkan di Afghanistan.***