Selain itu juga menunjuk eksekutif baru untuk berkoordinasi dengan penegak hukum yang ada.
Pada 5 Juni lalu, Kementerian Teknologi India memperingatkan bahwa jika Twitter tidak mematuhi aturan, maka ada konsekuensi yang tidak diinginkan dapat terjadi.
Seorang pejabat senior mengatakan bahwa Twitter mungkin tidak lagi memenuhi syarat untuk meminta pembebasan kewajiban sebagai perantara atau host konten pengguna di India.
Hal tersebut terjadi karena kegagalannya untuk mematuhi aturan TI yang baru.
"Ada fakta sederhana dari masalah ini yaitu Twitter telah gagal mematuhi Pedoman Perantara yang mulai berlaku pada 26 Mei," ungkap Ravi Shankar Prasad.
Hingga kini diketahui bahwa Twitter terus berupaya untuk mematuhi pedoman yang baru.
Ketegangan yang terjadi antara pemerintah India dan teknologi besar AS telah membuat marah perusahaan-perusahaan yang telah menghabiskan jutaan dolar untuk membangun perusahaan di pasar.
Bahkan beberapa orang pun memikirkan ulang mengenai rencana ekspansi.
Karena hal inilah Twitter mendapat kecaman dari India.***
Artikel Rekomendasi