Ponorogo Terkini - Komarudin Watubun selaku Ketua Panitia Khusus Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI mengharapkan pemerintah bisa bertindak tegas jika selama ini menemukan oknum yang melakukan penyalahgunaan dana Otsus.
Dilansir dari website resmi DPR RI, menurut Komarudin Watubun jangan sampai jika adanya kasus penyalahgunaan dana Otsus Papua dijadikan isu terbatas saja yang tidak ditindaklanjuti.
Politisi dapil Papua ini juga menambahkan bahwa dana Otsus yang berjumlah triliunan berpeluang adanya penyalahgunaan jika tidak ada pengawasan yang tepat.
Baca Juga: Rencana Kenaikan Tarif Pajak, Guspardi Gaus: Pemerintah Terkesan Seperti Mencari Jalan Pintas
“Jika tidak ada penertiban, maka tidak akan optimal,” ungkapnya pada saat Rapat Kerja Pansus Otsus Papua DPR RI bersama dengan Wakapolri, Wakil Jaksa Agung, dan Komite I DPD RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Mei 2021.
Rapat diadakan terkait dengan kebijakan dan juga situasi keamanan dan penegakan hukum di tanah Papua selama adanya pelaksanaan Otsus.
Hal yang sama juga turut disampaikan oleh Heru Widodo selaku anggota Pansus Otsus Papua.
Baca Juga: Ada Alokasi Belanja Tambahan KLHK, Komisi IV DPR Minta Anggaran Lebih Realistis
Heru menilai bahwa terdapat sejumlah masalah yang menyebabkan hingga kini dana Otsus belum bisa dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Papua.
"Pertama terkait pelanggaran HAM, kedua masih adanya korupsi," ujarnya pada saat menghadiri rapat yang sama.
Menurut Heru Widodo yang juga merupakan politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu, penegakan hukum yang tegas sangat perlu dilakukan jika terbukti adanya kasus korupsi yang terjadi di kedua provinsi tersebut.
“Ini perlu pendalaman yang lebih serius, karena uang yang mengalir di kedua provinsi itu sangat besar," tambahnya lagi.
Dengan adanya dana Otsus yang jumlahnya sedemikian besar, Papua mampu atau setidaknya dapat mengejar kemajuan seperti daerah-daerah lainnya.
Maka dari itulah Heru menekankan agar diperlukannya kontrol yang ketat terhadap pelaksanaan di setiap pemerintahan daerah untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.***