Ponorogo Terkini – Baru-baru ini terdengar kabar bahwa pemerintah akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk jasa pendidikan.
Kabar tersebut pun langsung menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat.
Dilansir dari website resmi DPR RI, dengan adanya rencana ini dikhawatirkan nantinya akan memberikan dampak yang serius untuk masa depan pendidikan di Indonesia.
Baca Juga: BTS Anniversary, Army Wajib Ingat Biodata Lengkap 7 Member Idol BTS
"Pengenaan PPN ini berpotensi berimbas serius terhadap jasa pendidikan, karena pajak ini pasti akan dibebankan kepada wali murid oleh lembaga pendidikan. Biaya pendidikan akan menjadi tinggi," ujar Syaiful Huda selaku Ketua Komisi X DPR RI pada Kamis, 10 Juni 2021.
Ia juga mengatakan bahwa sebenarnya ia sangat mengerti pemerintah yang memang ingin memperluas sektor pajak.
Meskipun demikian Syaiful Huda memperingatkan pemerintah untuk berhati-hati jika nantinya mengenakan pajak untuk sektor pendidikan.
Syaiful Huda juga menjelaskan dalam penyelenggaraan pendidikan sebagian ada yang memasang tarif mahal karena untuk sarana dan prasarana penunjang.
Baca Juga: Han Seo Hee Terancam 3 Tahun Penjara Atas Dugaan Penyalahgunaan Narkoba
Meskipun demikian, pendidikan di Indonesia nyatanya masih sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah.
Karena terbatasnya sarana dan prasarana dan juga lemahnya potensi ekonomi, maka uluran tangan dari pemerintah tetap diperlukan.
"Kita belum mengukur secara presisi dampak dari kebijakan tersebut, namun saat ini hal tersebut membuat kami mengkhawatirkan implikasinya," tuturnya.
Syaiful Huda juga menganggap untuk memeratakan pendidikan yang ada di Indonesia akan lebih tepat rasanya jika menggunakan sistem Universal Service Obligation (USO).
"Dengan demikian kalaupun ada potensi pendapatan negara yang didapat dari sektor pendidikan, maka output-nya juga untuk pendidikan,” tuturnya.
“Istilahnya dari pendidikan untuk pendidikan juga," tambah Syaiful Huda.
Untuk menemukan solusi yang tepat mengenai permasalahan ini tentunya pemerintah harus mengkoordinasikannya dengan Komisi X DPR.
Atas isu ini Huda mengharapkan penjelasan dari pemerintah.
"Agar tidak menjadi polemik dan kontraproduktif, kita mengharapkan penjelasan pemerintah atas isu ini," tutupnya.***