Kemungkinan PPKM Darurat Diperpanjang, Hendrawan Supratikno Angkat Bicara Nasib UMKM

Ponorogo Terkini – Hendrawan Supratikno, anggota komisi XI DPR-RI Fraksi PDI-P, angkat bicara dalam acara Indonesia Business Forum, 14 Juli 2021. Terkait langkah yang harus dilakukan pemerintah, apabila pelaksanaan PPKM Darurat akan diperpanjang.

Indonesia semakin terkenal karena kasus Covid-19 mencapai 54.517 pada 14 Juli 2021. Melihat tingginya kasus baru positif Covid-19, membuat kemungkinan PPKM Darurat diperpanjang pun mencuat ke permukaan.

Selama PPKM Darurat berlaku UMKM merupakan pihak-pihak yang terdampak langsung dari segi perekonomian.

Baca Juga: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Ungkap Fakta Sebaran Varian Delta Covid-19 di Luar Jawa

Juru bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito, dalam konferensi pers virtual membuka opsi untuk perpanjangan PPKM Darurat demi keselamatan dan kesehatan masyarakat luas.

Hendrawan Supratikno mewakili komisi XI DPR-RI menanggapi bagaimana jika PPKM Darurat benar diperpanjang dan bisa mengakibatkan lebih banyak pengusaha UMKM berguguran.

“Program-program yang dicanangkan oleh pemerintah baik dalam kategori perlindungan sosial maupun bantuan usaha harus benar-benar diefektifkan,” tutur Hendrawan Supratikno, anggota komisi XI DPR-RI Fraksi PDI-P, pada IBF tvOne dikutip Ponorogo Terkini 14 Juli 2021.

Baca Juga: Positif Covid-19 Tertular dari sang Adik, Irwansyah: Jadinya Dia Nularin

Pasalnya program-program yang disebutkan oleh Hendrawan Supratikno selama ini kerap terkendala dengan data yang tidak akurat.

Sehingga ada masalah inklusi dan ekslusi, dimana bantuan diberikan bukan pada penerima yang seharusnya.

Menurut Hendrawan Supratikno mengubah permainan ke depan bukan hanya pada menyukseskan vaksinasi, tetapi termasuk akurasi data dan efisiensi efektivitas birokrasi untuk menyalurkan bantuan sosial dari pemerintah.

“Sebab program perlindungan sosial kita salah satu yang terlengkap di dunia sebenarnya. Kalau semua program sosial itu dapat dijalankan dengan efektif, itu yang terjangkau 160 juta penerima manfaat,” terang Hendrawan Supratikno.

Hendrawan Supratikno juga menambahkan, apabila ada masalah orang tidak dapat makan hingga UMKM tidak menerima bantuan. Terindikasi adanya data yang tidak akurat, hingga kemungkinan birokrasi tidak memiliki kapasitas menjangkau penerima bantuan.***