Ponorogo Terkini – Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural bagian dari rencana kerja Pemerintahan Jokowi tahun 2022. Presiden menekankan bila fondasi awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19.
Diimbangi dengan percepatan belanja pemerintah, berbagai bentuk bantuan sosial, padat karya, serta mendorong belanja masyarakat perlu terus dilakukan.
Pernyataan tersebut secara langsung disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021.
Baca Juga: Kemendagri Permudah Investor Urus Perizinan, Kepala Daerah Diminta Melakukan Inventarisasi Perda
“Demand side harus diperbesar, sisi permintan harus diperbesar. Kemarin saya sudah mengingatkan di akhir Maret 2021 di perbankan masih ada uang APBD provinsi, kabupaten, dan kota Rp182 triliun yang seharusnya itu segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan atau konsumsi,” jelasnya.
Disamping itu, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk terus berusaha membangkitkan industri. Tujuannya agar para pekerja bisa mulai kembali bekerja. Sembari meningkatkan permintaan dari sisi domestik.
Tentunya pemulihan ekonomi harus dilakukan sesuai protokol kesehatan yang ketat, tanpa tawar menawar.
Baca Juga: Cegah Penyebaran Covid-19, Menag Imbau Jajarannya Sosialisasikan Panduan Ibadah Ramadan
Reformasi struktural besar-besaran rupanya sudah dimulai dengan penetapan UU Cipta Kerja. Presiden Joko Widodo meminta kepada semua kementerian, lembaga, dan Pemerintahan daerah bersinergis dalam pelaksanaan reformasi struktural.
“Harus kita rencanakan sejak sekarang bahwa nilai tambah di sektor industri harus ditingkatkan, ketahanan pangan harus meningkat, dan pemulihan sektor pariwisata bisa berjalan baik,” imbuhnya.
Menurut Presiden Joko Widodo, pemulihan ekonomi Indonesia harus merasakan manfaat dari perkembangan dunia yang mengarah ke ekonomi hijau atau green economy. Indonesia sendiri merupakan salah satu paru-paru terbesar di dunia.
Hutan tropis dan hutan mangrove yang Indonesia miliki memberi kontribusi besar bagi dunia.
“Oleh sebab itu, transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan harus dimulai. Green economy, green technology, dan green product harus diperkuat agar kita bisa bersaing di pasar global,” papar Jokowi.
Berhubungan dengan arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia merencanakan membuat green industrial park. Kalimantan Utara rencananya dipersiapkan sebagai lokasi ideal memanfaatkan hydropower.
Pembangkit listrik tersebut akan menghasilkan energi hijau, baru terbarukan, yang akan disalurkan kepada kawasan industri hijau sehingga muncul produk-produk hijau dari sana. Menurut Presiden, hal tersebut merupakan kekuatan bangsa Indonesia ke depan.
“Kita juga mempunyai kekuatan di blue economy. Indonesia adalah negara terkaya dalam hal biodiversitas di laut. Kita harus memanfaatkan secara bijak anugerah Tuhan ini, mensejahterakan rakyat, dengan tetap menjaga alam dan keberlanjutan produksi. Sustainable blue economy menjadi agenda yang harus diprioritaskan di semua wilayah pantai yang kita miliki,” papar Presiden.
Di penghujung arahannya, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus inklusif. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi bagian penting bagi penyelesaian masalah-masalah tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.
“Pertumbuhan ekonomi harus menjadi mesin bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi baik antardaerah, antar desa, dengan kota. Pertumbuhan ekonomi harus meningkatkan kelas UMKM kita dan semakin mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain,” tandasnya.***