Network
Ponorogo Terkini - Marwan Cik Hasan selaku Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menegaskan bahwa negara tidak bisa terus menerus memberikan pajak kepada rakyat.
Seperti yang diketahui, baru-baru ini memang terdengar kabar bahwa ada sembilan bahan pokok (sembako) yang nantinya akan dikenakan pajak.
Dilansir dari website resmi DPR RI, menurut Marwan Cik Hasan dengan diterapkannya pajak sembako tersebut adalah penghianatan kepada rakyat.
Baca Juga: Rencana Kenaikan Tarif Pajak, Guspardi Gaus: Pemerintah Terkesan Seperti Mencari Jalan Pintas
"Kita ini tidak bisa terus menerus memajaki rakyat kita, apalagi sampai ada pemikiran memajaki sembako, lha wong sembako rakyat aja kita bagi-bagi Pak,” ujar Marwan Cik Hasan pada saat Rapat Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan Banggar DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021 lalu.
“Di Komisi XI itu dari lembaga-lembaga ada BUMN, dari pemerintah kita bagi-bagi ke rakyat," tambahnya.
Menurutnya saat ini negara sedang berada di posisi yang serba salah, karena di satu sisi negara membutuhkan pendapatan untuk menggerakkan pembangunan.
Baca Juga: Aa Gym Resmi Gugat Cerai Teh Ninih Kedua Kalinya, Sempat Dibatalkan Kini Gugatan Dilayangkan Lagi
Namun di sisi lain, pada tahun depan adalah tahun terakhir pemerintah untuk berutang.
Karena sebelum tahun 2023 nanti utang tidak boleh melebihi angka 3 persen dari PDB.
"Kita dalam posisi yang maju kena mundur kena,” ungkapnya.
“Jadi satu sisi kita butuh penerimaan negara yang tinggi, mau nggak mau ya, karena kita butuh belanja yang banyak, karena belanja yang banyak itu bisa menggerakkan pembangunan kita," tutur legislator dapil Lampung II ini.
Ia juga mendesak pemerintah untuk mencari gagasan dan terobosan kreatif.
Karena menurutnya negara harus memikirkan berbagai instrumen yang membuat bisnis tetap berjalan dan juga mendapatkan income untuk mendanai pembangunan.
“Tiap malam saya nonton TV itu Shopee, Lazada, Tokopedia ya, nggak berhenti-berhenti itu dan transaksi kan berjalan terus, belum lagi barangnya bukan dari kita lagi, bukan dari UMKM kita, jadi nggak ngefek transaksi besar itu, nggak meningkatkan pendapatan rakyat, nggak mendorong pertumbuhan, numpang lewat aja kan, pajak-in lah itu," tambahnya.
Ia juga menuturkan bahwa negara seharusnya mensejahterakan rakyat, bukannya berkeinginan untuk menyulitkan hidup rakyat.***
Artikel Rekomendasi