PONOROGO TERKINI – Informasi mengenai kebocoran data aplikasi PeduliLindungi beredar luas di masyarakat. Bahkan sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi juga diperlihatkan untuk membuktikan adanya kebocoran tersebut.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membantah informasi tersebut dengan menyatakan tidak ada bukti kebocoran data pribadi pejabat maupun masyarakat umum pada aplikasi PeduliLindungi.
Kemenkes menyebutkan, pemerintah menjamin keamanan data pribadi seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Baca Juga: 3 Cara Mudah Download Sertifikat Vaksin Covid-19 Lewat Layanan PeduliLindungi
Aplikasi PeduliLindungi juga dijami keamanan dan kerahasiannya, karena telah melewati proses IT security assesment oleh badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Kemenkes juga menyampaikan klarfifikasi terhadap empat fakta seputar rumor yang beredar mengenai kebocoran data masyarakat dan pejabat.
Data Vaksinasi Presiden
Peristiwa ini bukan merupakan kebocoran data, melainkan penyalahgunaan identitas orang lain untuk mengakses informasi pihak yang tidak terkait.
Baca Juga: 1,3 Juta Data e-HAC Bocor, Penyidik Cyber Bareskrim Polri Turun Tangan
Ada pihak-pihak tertentu yang memiliki NIK dan tanggal vaksinasi Covid-19 milik Presiden Jokowi, dan kemudian digunakan untuk mengakses sertifikat vaksinasi milik Presiden.
Jual Beli Sertifikat Vaksin
Ini adalah modus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang petugas kelurahan di Jakarta, dengan cara mengakses sistem aplikasi PCare.
Ia kemudian membuat sertifikat vaksinasi dan terkoneksi dengan aplikasi PeduliLindungi, tanpa melalui prosedur yang benar dan tidak harus menjalani vaksinasi.
Baca Juga: Kemenkes Minta Masyarakat Menghapus Aplikasi e-HAC Lama Karena Kebocoran Data
Kasus pembuatan dan penjualan sertifikat vaksinasi Covid-19 ilegal ini telah ditangani kepolisian.
Data Pengguna e-HAC
Tidak ada kebocoran data masyarakat pada sistem elektronik Heart Allert Card (e-HAC), karena data tidak mengalir ke platform mitra (pihak ketiga).
Kemenkes mengakui menerima informasi mengenai kerentanan pada platform mitra e-HAC yang tidak terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi.
Baca Juga: Aplikasi Pedulilindungi Bisa Tunjukkan Hasil Tes Swab dan Sertifikat Vaksin, Terintegrasi
Kemenkes telah melakukan perbaikan pada sistem, dan meminta masyarakat menghapus aplikasi e-HAC serta menggunakan PeduliLindungi yang sudah mengintegrasikan e-HAC di dalamnya.
Menutup Data Pejabat Publik
Kemenkes menjelaskan, menutup data pejabat publik bukan berarti data masyarakat luas tidak dijaga.
Pemerintah menjamin keamanan data pribadi masyarakat maupun pejabat publik.
Dengan jaminan bahwa tidak ada kebocoran data, Kemenkes mengimbau masyrakat tetap tenang dan tetap menggunakan aplikasi PeduliLindungi, sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.***