Network
Ponorogo Terkini - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengumumkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali selama satu minggu hingga 25 Juli 2021.
Saat itu, Jokowi juga mengisyaratkan akan melonggarkan PPKM Darurat pada 26 Juli, atau setelah berakhirnya masa perpanjangan, meski ia mensyaratkan bila tren kasus positif Covid-19 sudah menurun.
Namun menurut epidemiolog Dicky Budiman, seperti disampaikan pada program Mata Najwa episode “Harap Sabar Masih Darurat”, Rabu 21 Juli 2021, Indonesia sebenarnya belum siap untuk itu.
Sebab, kegiatan testing, tracing, isolasi, dan karantina yang menjadi kunci amat penting dalam penanganan dan penanggulangan pandemi, belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
Meski kondisi saat ini belum siap, Dicky menilai pelonggaran akan dilakukan karena pemerintah harus memilih aspek ekonomi, atau aspek kesehatan dinomorduakan alias dikorbankan.
“Ketika kita dalam tanda petik abai atau lemah dalam aspek sangat penting itu...menemukan kasus itu akhirnya kita akan dihadapkan pada situasi dimana harus memilih (antara) ekonomi dan kesehatan,” kata epidemiolog Griffith University Australia tersebut.
Baca Juga: Profil Rektor UI Ari Kuncoro yang Diizinkan Jokowi Rangkap Jabatan Komisaris BUMN
Dicky mengaku, sejak awal pandemi sudah mengingatkan pemerintah untuk tidak melakukan pembatasan, sebab untuk konteks Indonesia, pembatasan itu harus sangat dipertimbangkan karena sangat berat.
Artikel Rekomendasi