Rencana Pajak Sembako Jadi Polemik, Marwan Cik Hasan Sebut Sebagai Penghianatan pada Rakyat

- 11 Juni 2021, 13:09 WIB
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Marwan Cik Hasan dalam Rapat Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan Banggar DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Marwan Cik Hasan dalam Rapat Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan Banggar DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021. /DPR RI/Runi/Man

Karena sebelum tahun 2023 nanti utang tidak boleh melebihi angka 3 persen dari PDB.

"Kita dalam posisi yang maju kena mundur kena,” ungkapnya.

“Jadi satu sisi kita butuh penerimaan negara yang tinggi, mau nggak mau ya, karena kita butuh belanja yang banyak, karena belanja yang banyak itu bisa menggerakkan pembangunan kita," tutur legislator dapil Lampung II ini.

Ia juga mendesak pemerintah untuk mencari gagasan dan terobosan kreatif.

Karena menurutnya negara harus memikirkan berbagai instrumen yang membuat bisnis tetap berjalan dan juga mendapatkan income untuk mendanai pembangunan.

“Tiap malam saya nonton TV itu Shopee, Lazada, Tokopedia ya, nggak berhenti-berhenti itu dan transaksi kan berjalan terus, belum lagi barangnya bukan dari kita lagi, bukan dari UMKM kita, jadi nggak ngefek transaksi besar itu, nggak meningkatkan pendapatan rakyat, nggak mendorong pertumbuhan, numpang lewat aja kan, pajak-in lah itu," tambahnya.

Ia juga menuturkan bahwa negara seharusnya mensejahterakan rakyat, bukannya berkeinginan untuk menyulitkan hidup rakyat.***

Halaman:

Editor: Yanita Nurhasanah

Sumber: DPR RI


Tags

Artikel Rekomendasi

Terkait

Terkini