Network
Ponorogo Terkini – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati prihatin atas laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk UMKM yang tak tepat sasaran.
Anis Byarwati menilai Pemerintah pusat seharusnya menggandeng pemerintah daerah untuk melakukan pendataan secara serius dan bersifat berkala.
“Langkah ini harus secara konkret dilaksanakan mengingat urgensi dan situasi penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, khususnya untuk UMKM bangkit saat ini sangat bergantung pada ketersediaan data yang terintegrasi,” ungkap Anis melalui pernyataan tertulisnya, pada Jumat 25 Juni 2021.
Baca Juga: Seekor Hiu Paus Nyangkut Jaring, Nelayan di Lombok Dapat Ganti Rugi Rp5 Juta
Dikutip dari laman Parlementaria, menurut Anis, program BLT seharusnya bisa membantu pelaku UMKM, tapi sayangnya belum cukup membuat UMKM bangkit lagi.
“Bantuan produktif itu hanya mengatasi salah satu masalah UMKM. Selain memberikan BLT, pemerintah juga harus membantu UMKM dalam berbagai hal, baik fiskal maupun nonfiskal,” tambah Anis.
Anggota Komisi XI DPR RI itu menyampaikan bahwa saat ini UMKM memerlukan bantuan secara komprehensif.
“Misalnya mempermudah akses pasar melalui digital platform, memudahkan akses bahan baku UMKM, serta lainnya,” tegasnya.
Baca Juga: Peras Keringat BMI di Taiwan, Orang Indonesia ini Terjerat Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang
Anis mendorong pemerintah untuk menjembatani komunikasi perusahaan besar dengan pelaku usaha kecil agar terjalin kemitraan.
Artikel Rekomendasi